News

21 January 2020

Pelaku Usaha Online Protes PMK 199/2019, Apindo Kepri akan Kirim Surat ke Bea Cukai

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 dikeluhkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri dan komunitas pelaku usaha online. Menurut mereka, pemberlakuan PMK berakibat langsung kepada nasib UMKM di kota Batam yang mengandalkan penjualan online. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya meminta pemerintah meninjau ulang pemberlakuan PMK itu. Ia menyarankan kepada kepada Komunitas Batam Online Community (BOC)  yang datang di kantornya agar menyuarakan permasalahan tersebut ke Bea dan Cukai Kota Batam. "Kami mengambil jalur resmi, surat akan dilayangkan ke Bea Cukai Batam, Wali kota Batam dan DPRD Batam untuk tindak lanjut atas keberatan para pelaku UMKM ini," ucapnya usai berdiskusi dengan Komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Batam yang tergabung di dalam Komunitas Batam Online Community (BOC) ke kantornya, Senin (20/1/2020) siang. Menurut Cahya pemberlakuan PMK yang berlaku mulai 30 Januari 2020 itu, bakal menurunkan ambang batas impor toko online dari US$ 75 menjadi US$ 3. Ketua Apindo Kepri itu mengatakan, pemberlakuan PMK tersebut terlalu berat untuk kota Batam karena PMK yang berlaku secara nasional itu seolah hanya berlaku di kota Batam. "Dampaknya biaya pengiriman barang dari kawasan setempat ke daerah lain di Indonesia jadi meningkat. Hal ini karena pajak di Kota Batam diterapkan dari harga jual, sedangkan di luar daerah pajak diterapkan dari harga modal," kata Cahya.

Ini karena harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam. "Batam ini banyak pelaku usaha yang mengirimkan barangnya ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan ketentuan seperti ini, bisa jadi orang enggak mau lagi belanja online dari Batam, karena berat di pajak," ujarnya. Ia dan pelaku UMKM Batam mengusulkan, agar pemerintah tidak serta merta menurunkan ambang batas minimal barang impor dari US$ 75 menjadi US$ 3, karena dinilai terlalu drastis. "Kami usulkan paling tidak US$ 50 lah. Kalau US$ 3, atau Rp 45 ribu, barang apa yang harganya di bawah itu," ungkapnya. Tidak hanya kepada pedagang online, kebijakan itu menurutnya bakal berdampak pada jasa pengiriman barang yang mulai tumbuh subur di Kota Batam.

Ia khawatir akan banyak pedagang dan usaha jasa pengiriman yang gulung tikar. Atau hal yang lebih jelasnya akan terjadi PHK besar-besaran bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. "Dengan biaya yang cukup besar tersebut kita khawatir angka pengangguran di kota Batam akan semakin besar, karena otomatis banyak pengurangan karyawan," ujarnya. Pelaku UMK Online Batam Bereaksi Pelaku UMK online di Batam memprotes berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam PMK 199 Tahun 2019 disebutkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerapkan ketentuan baru mengenai ambang batas nilai pembebeasan bea masuk atas barang kiriman dari yang sebelumnya 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS per kiriman. Aturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 akan berlaku pada 30 Januari 2020 mendatang. Adapun pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diberlakukan normal. Namun demikian, pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar 27,5 persen hingga 37,5 persen yang terdiri atas bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi di kisaran 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen). Aturan ini pun menimbulkan aksi protes dari UKM Online Batam sehingga mengirim surat terbuka langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya, agar aturan tersebut bisa dibatalkan karena akan membuat pengusaha gulung tikar. Berikut isi surat tersebut:

Yth, Ibu Sri Mulyani Kami UMKM Online Batam keberatan dengan aturan PMK 199 yang akan berlaku 30 Januari 2020. Dimana semua kiriman yang keluar dari Batam dikenakan pajak bea masuk, pph, dan ppn (17,5%-40%). Aturan tersebut akan membuat seluruh pengusaha online shop di Batam gulung tikar dan akan berdampak PHK besar-besaran. Efek tersebut bukan terjadi pada pengusaha namun berdampak ke Jasa Pengiriman (JNE/ JNT/POS/SICEPAT) , Pekerja, Logistik, Penjual Kertas,Plastik, Lakban, Toko retail, reseller, dropshipper, dan seluruh masyarakat Batam (Bayangkan yang kerja sampingan untuk mendapatkan pendapatan seperti ibu rumah tangga dan masyarakat Batam yg ingin kirim keperluan ke saudara, ke anak di kenakan pajak). Batam bukan luar negeri! Batam bagian dari Indonesia! Kenapa diberlakukan sama persis seperti aturan di Luar negeri? Usaha kami berkontribusi untuk Kota Batam! Kami memperkerjakan semua orang Batam, LUAR NEGERI TIDAK! Kami membayar pajak, LUAR NEGERI TIDAK! Kami memberikan pengaruh besar kepada usaha dalam negeri seperti ekspedisi, Iogistik, toko toko retail, reseller, dropshipper dll. Dimana bisa menyerap banyak pekerja untuk menekan penggaguran di Batam & LUAR NEGERI TlDAK! Sangat tidak adil jika kami di samakan!

 

Untuk lebih lengkapnya, silahkan akses   https://batam.tribunnews.com/2020/01/21/pelaku-usaha-online-protes-pmk-1992019-apindo-kepri-akan-kirim-surat-ke-bea-cukai?page=all