September 25, 2025
Regulasi impor sektor industri Indonesia memanglah cukup kompleks. Ketidakpatuhan terhadap aturan impor dapat berujung pada sanksi administratif, denda hingga milyaran rupiah, bahkan penahanan barang di pelabuhan. Tiga sektor strategis industri dengan tantangan paling kompleks ini diantaranya elektronik, tekstil, dan FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
Melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah telah menerbitkan serangkaian kebijakan baru dalam perizinan kelompok barang-barang impor. Transformasi regulasi ini mengharuskan para procurement director, import manager, maupun praktisi supply chain lainnya beradaptasi dengan cepat. Hal ini dilakukan guna mencegah permasalahan yang mungkin dihadapi dari proses clearance hingga kesesuaian dokumen impor.
Situasi ini diperkuat dengan dibentuknya Satgas Pengawasan barang impor ilegal sejak 19 Juli 2024 untuk beberapa sektor industri. Lalu bagaimana regulasi impor sesuai peraturan menteri perdagangan? Seberapa penting mematuhi regulasi ini? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini!
Tantangan regulasi pada sektor elektronik memang cukup dinamis. Hal ini didukung dengan fakta bahwa produk-produk elektronik dikenal bernilai tinggi memiliki teknologi yang cepat berubah. Industri ini juga rentan terhadap praktik-praktik pemalsuan dan memerlukan standarisasi yang ketat agar konsumen domestik tetap terlindungi. Oleh karena itu, terdapat beberapa ketentuan wajib yang berlaku, seperti:
Kompleksitas regulasi tersebut memerlukan aspek teknis yang berlapis. Setiap produk harus melewati evaluasi conformity assessment, testing laboratorium, dan juga approval dari instansi terkait sebelum diedarkan di masyarakat. Sedangkan para importir dapat melakukan inspeksi sebelum melakukan pembelian, memastikan kelengkapan dokumentasi teknis, dan menjalin kemitraan strategis dengan freight forwarder terbaik dan sudah resmi seperti Uniair Cargo yang sudah berlisensi.
Baca juga : Freight Forwarding Import Elektronik untuk Perusahaan Besar
Berbeda dengan industri elektronik, industri tekstil menghadapi tantangan regulasi yang berfokus pada perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping dan unfair trade. Melalui Permenperin 5 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah berusaha memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar tetap dapat bersaing dengan industri global. Beberapa regulasi yang harus dipatuhi industri tekstil ini diantaranya:
Klasifikasi HS codes
Volume impor industri tekstil yang cukup besar membuat sektor ini memiliki regulasi yang cukup tetap. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian terhadap regulasi dapat menimbulkan sanksi administrasi hingga penahanan barang di area pabean. Maka dari itu, melakukan audit dan klasifikasi produk dan membangun hubungan dengan partner logistik terpercaya serta dengan track record baik membuat handling prosesnya lebih lancar.
Tidak seperti kedua inustri sebelumnya, sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) menghadapi regulasi berlapis. Hal ini meliputi keamanan pangan, labelling, dan juga sertifikasi kehalalan produk. Karakteristik produk FMCG memang cukup sensitif, membuat produsen maupun stakeholder harus patuh terhadap aturan, standar, regulasi, dan kebijakan. Berikut beberapa persyaratan atau regulasi yang harus dipenuhi:
Memenuhi persyaratan regulasi di atas tentunya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini juga bergantung pada lead time perizinan BPOM, risiko expired produk, maupun koordinasi multi-instansi terkait. Oleh karena itu, perencanaan impor harus dilakukan jauh sebelum mempertimbangkan timeline pengurusan izin dan kepatuhan regulasi.
Membedah bagaimana regulasi impor merupakan bagian dari critical business intelligence yang menentukan keberhasilan operasional perusahaan di era perdagangan global yang semakin kompleks. Pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu kebutuhan utama karena bukan hanya menjalankan aturan dan regulasi agar sesuai standar, tetapi juga memahami secara detail kerangka regulasi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis untuk mendapatkan manfaat lebih dibanding pesaing.
Jika regulasi impor tidak dipahami dengan baik, bisnis bisa mengalami gangguan besar. Misalnya, barang bisa ditahan di pelabuhan, perusahaan bisa kena denda, atau bahkan masuk daftar hitam bea cukai sehingga operasional berhenti lama. Contohnya, importir elektronik yang tidak patuh dengan SNI wajib bisa kehilangan banyak uang karena pengiriman tertahan. Risiko ini bukan hanya soal biaya, tapi juga merusak reputasi perusahaan yang sulit diperbaiki.
Memahami regulasi dengan tepat membantu perusahaan merencanakan strategi yang efisien. Dengan begitu, biaya impor bisa dihitung secara tepat, waktu pengiriman bisa direncanakan sesuai aturan, kode klasifikasi barang bisa dipilih yang paling menguntungkan, dan biaya penyimpanan yang tidak perlu bisa dihindari karena pengurusan bea cukai yang lancar.
Saat ingin memperluas produk atau memasuki segmen pasar baru, memahami regulasi adalah strategi dasar yang harus dimiliki. Dengan mengetahui hambatan masuk, sertifikasi yang dibutuhkan, dan persyaratan pasar, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih siap menghadapi tantangan.
Kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan terbentuk dari tata kelola perusahaan yang baik. Corporate governance adalah sistem dan proses yang memastikan perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga semua pihak yang berkepentingan merasa yakin dan percaya pada manajemen dan kinerja perusahaan.
Kesiapan manajemen krisis berarti perusahaan mampu merespons perubahan regulasi atau situasi tak terduga seperti perang dagang, pandemi, atau ketegangan geopolitik dengan cepat dan tepat. Dengan pemahaman regulasi yang mendalam, perusahaan bisa menjaga kelangsungan operasional meskipun di tengah ketidakpastian.
Kompleksitas regulasi impor sektor industri elektronik, tekstil, dan FMCG menuntut pemahaman yang mendalam. Kesalahan kecil dalam interpretasi dapat berakibat fatal pada keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Membangun kapabilitas internal tentunya membutuhkan investasi waktu dan referensi, sementara regulasi yang ditetapkan pemerintah bersifat dinamis dan terus berevolusi dengan cepat.
Uniair Cargo hadir sebagai partner terpercaya yang memahami seluk-beluk regulasi multi-sektor dengan track record yang baik. Dengan tim profesional yang selalu update terhadap perubahan kebijakan terkini, Uniair Cargo memastikan setiap transaksi Anda efisien dan terpercaya. Jangan biarkan keribetan regulasi dapat menghambat pertumbuhan perusahaan Anda. Hubungi Uniair Cargo sekarang juga untuk mendapatkan sesi konsultasi untuk kebutuhan spesifik industri Anda.
Referensi:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/287338/permendag-no-8-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021
Contact the Uniair Cargo team
today for a FREE consultation and export cost estimate!
Also, follow us on Instagram at @uniaircargo
for logistics tips, up-to-date information, and export inspiration!
